Banyak tenaga honorer dan non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) masih belum berhasil lolos seleksi ASN di tahun ini. Kini, pemerintah membuka peluang baru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. baca juga : Pemkab Kuningan Usulkan 4.289 Pegawai Non ASN Jadi PPPK Paruh Waktu PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan […]
Pemerintah Kabupaten Kuningan terus bergerak cepat menyelesaikan status Pegawai Non ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sebagaimana arahan langsung Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., seluruh Pegawai Non ASN aktif dengan status R2, R3, dan R4 telah diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 4.289 orang. Penjabat
Pemkab Kuningan Usulkan 4.289 Pegawai Non ASN Jadi PPPK Paruh Waktu Read More »
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan penambahan tunjangan bagi guru honorer dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu per bulan. “Jadi, kami kan mulai tahun ini mengalokasikan anggaran untuk guru honorer yang kemarin sudah kita berikan Rp300 ribu itu, kita usulkan untuk ditambah menjadi Rp500 ribu per guru per bulan,”
Tunjangan guru honorer diusulkan naik jadi Rp500 ribu per bulan Read More »
Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK merupakan topik penting yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 dengan penjelasan rinci melalui Perpres No. 38 Tahun 2020. Peraturan tersebut juga merupakan peraturan tertulis. Setiap instansi pemerintah, calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), serta masyarakat umum dapat membaca peraturan tersebut secara bebas untuk melengkapi pemahaman.
Jabatan ASN yang Dapat Diisi oleh PPPK Menurut UU No. 5 Tahun 2014 Read More »
Pemerintah kembali memunculkan wacana terkait skema gaji tunggal atau single salary untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Wacana tersebut muncul karena tercantum dalam Bab 7 Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tentang Kerangka Anggaran Jangka Menengah, khususnya di bagian 3 terkait Intervensi Belanja K/L (Kementerian/Lembaga) dalam Rangka Transformasi Tata
Pemerintah kembali memunculkan wacana terkait skema gaji tunggal ASN 2026 Read More »