Gubernur ntb mempertimbangan mengangkat outsourcing 2025
Sebanyak 518 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Ratusan honorer tersebut terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2026. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan sampai saat ini pihaknya belum memutuskan nasib 518 tenaga honorer dimaksud. “Kita (Pemprov NTB) sedang membahas kebijakan yang […]
Gubernur ntb mempertimbangan mengangkat outsourcing 2025 Read More »





