Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini merespons wacana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang belakangan mengemuka sebagai bagian dari upaya pembenahan institusi tersebut.
Wacana itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai peringatan tegas agar otoritas bea cukai memperbaiki tata kelola dan menanggalkan citra buruk yang terlanjur melekat di mata publik.
“Tentunya saya kan harus memastikan ini bagaimana fungsi-fungsi ASN di sana,” ujar Rini saat menjawab pertanyaan mengenai dampak pembekuan DJBC Kementerian Keuangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (3/12/2025).
Menurut Rini, penonaktifan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah hal yang mustahil dan memiliki dasar hukum. Namun, langkah tersebut harus disertai alasan yang kuat dan pemeriksaan menyeluruh.
baca juga : Kepala BKN Tegaskan Manajemen Talenta ASN Jadi Kunci Reformasi Birokrasi
“Ya, kalau dia punya masalah bisa dinonaktifkan, tapi kan belum tentu dia (bermasalah). Kan mesti dicek dulu kasusnya seperti apa,” imbuhnya.
Sebelumnya, usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025), Purbaya mengatakan bahwa dirinya telah mendesak perbaikan kinerja DJBC agar institusi tersebut tidak dibekukan.
Purbaya menyampaikan hal itu sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terhadap layanan Bea Cukai. Menurut dia, DJBC tidak bisa lagi menyepelekan buruknya citra mereka di mata publik maupun berbagai kebocoran yang masih terjadi.
“Saya bilang begini, image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” katanya.
baca juga : 9 Instansi dengan Kuota Besar CPNS 2026 dan Peluang Terbaiknya
Beberapa persoalan yang kerap menimbulkan polemik di lingkungan DJBC antara lain praktik pencatatan harga lebih rendah dari harga sebenarnya (under invoicing) serta maraknya masuk barang-barang ilegal ke Tanah Air.
“Kalau kita, bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS (perusahaan multinasional Swiss, Société Générale de Surveillance yang menyediakan layanan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi). Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” jelasnya.
Teranyar, setelah menjadi pembicara dalam Pembukaan Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025), ancaman tersebut kembali dilontarkan Purbaya.
“Kalau memang enggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan,” ujarnya.
Butuh informasi kursus persiapan SKD dan SKB CPNS Umum dan Sekolah Kedinasan 2026?
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu kursus persiapan CPNS 2014 – 2024 dan CPPPK 2020 – 2023, FHCI BUMN, PCPM BI, PCS OJK RI, LPS RI dan lainnya bisa dicek di akun instagram @kelas_CPNS2025
