Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengakui adanya ketimpangan nasib antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan guru honorer di Indonesia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai ketimpangan tersebut muncul setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang meresmikan pengangkatan 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi PPPK mulai 2026.
baca juga : Peralihan Paruh Waktu ke Full Time Dimulai dari PPPK Tahap 1, Aliansi R2 R3 Dukung
Menurut Fikri, kebijakan tersebut mempercepat proses rekrutmen untuk berbagai posisi dalam program MBG, mulai dari kepala unit hingga akuntan. Namun, kondisi ini dinilai berbanding terbalik dengan nasib ribuan guru honorer yang hingga kini masih memperjuangkan status aparatur negara meski telah mengabdi bertahun-tahun dengan honor minim.
“Kritik tersebut masuk akal dan harus kita terima dengan baik,” ujarnya dikutip dari laman JDIH DPR, Kamis (5/2/2026).
Sebagai solusi jangka panjang, Fikri menyebut Komisi X DPR tengah mematangkan formulasi kodifikasi tiga undang-undang di bidang pendidikan. Ketiga regulasi tersebut adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
Ia menjelaskan, revisi ketiga undang-undang itu bertujuan memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat perlindungan hukum bagi profesi guru dalam menjalankan tugas mendidik siswa.
baca juga : Penentuan Gaji PPPK Paruh Waktu Jangan Berdasar Klaster, 1 Maret Harus Cair
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu kursus persiapan CPNS 2014 – 2024 dan CPPPK 2020 – 2023, FHCI BUMN, PCPM BI, PCS OJK RI, LPS RI dan lainnya bisa dicek di akun instagram @kelas_CPNS2026
