Kelas Bahasa

jabatan ASN yang dapat diisi PPPK sesuai UU 5 Tahun 2014

Jabatan ASN yang Dapat Diisi oleh PPPK Menurut UU No. 5 Tahun 2014

Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK merupakan topik penting yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 dengan penjelasan rinci melalui Perpres No. 38 Tahun 2020. Peraturan tersebut juga merupakan peraturan tertulis. Setiap instansi pemerintah, calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), serta masyarakat umum dapat membaca peraturan tersebut secara bebas untuk melengkapi pemahaman.

Jabatan ASN yang Dapat Diisi oleh PPPK Menurut UU No. 5 Tahun 2014 Read More »

wacana-skema-gaji-tunggal-asn-2026

Pemerintah kembali memunculkan wacana terkait skema gaji tunggal ASN 2026

Pemerintah kembali memunculkan wacana terkait skema gaji tunggal atau single salary untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Wacana tersebut muncul karena tercantum dalam Bab 7 Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tentang Kerangka Anggaran Jangka Menengah, khususnya di bagian 3 terkait Intervensi Belanja K/L (Kementerian/Lembaga) dalam Rangka Transformasi Tata

Pemerintah kembali memunculkan wacana terkait skema gaji tunggal ASN 2026 Read More »

PermenPANRB 16 tahun 2025 aturan jam kerja PPPK paruh waktu

Surat PermenPANRB nomor 16 tahun 2025 dan begini aturan jam kerja PPPK paruh waktu.

PermenPANRB 16 tahun 2025 aturan jam kerja PPPK paruh waktu menetapkan durasi hanya sekitar 4 jam per hari, dengan penetapan oleh PPK sesuai anggaran dan kebijakan lembaga. Sesuai PermenPANRB nomor 16 tahun 2025 dan begini aturan jam kerja PPPK paruh waktu. PPPK paruh waktu merupakan pegawai yang diangkat sesuai perjanjian kerja dan masa kerjanya lebih

Surat PermenPANRB nomor 16 tahun 2025 dan begini aturan jam kerja PPPK paruh waktu. Read More »

66.495 honorer ditolak pppk paruh waktu

Sebanyak 66.495 honorer ditolak ke PPPK paruh waktu

Sebanyak 66.495 honorer gagal PPPK paruh waktu. Mereka terdiri dari status priorotas R1, R2, R3, R4, R5, mendaftar CPNS, APS dan TMS. Fakta yang diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan BKN, Senin

Sebanyak 66.495 honorer ditolak ke PPPK paruh waktu Read More »

Kota Pekalongan usulan 2.375 honorer jadi PPPK paruh waktu 2025

Kota Pekalongan Usulan 2.375 Tenaga Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu 2025

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengusulkan pengangkatan 2.375 orang tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo, menyampaikan, usulan tersebut merupakan tindak lanjut terhadap Surat Edaran dari Kementerian PANRB Republik Indonesia, Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025, tanggal 8 Agustus 2025. “Pemkot Pekalongan

Kota Pekalongan Usulan 2.375 Tenaga Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu 2025 Read More »