Kelas Bahasa

PPPK enggak layak demo

Ketum FKPPPK: PPPK Enggak Layak Demo

Ketum Forum Komunikasi PPPK (FKPPPK) Raden Sutopo Yuwono mengatakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja seharusnya membantu menyukseskan program pemerintah. Bukan malah mengajak demo hanya karena terpancing emosi dengan informasi yang menyebar di media sosial. “PPPK enggak layak demo, itu ibarat jeruk makan jeruk. PPPK itu, kan aparatur sipil negara (ASN). Bos PPPK ya pemerintah,” kata

Ketum FKPPPK: PPPK Enggak Layak Demo Read More »

Gubernur NTB mempertimbangkan outsourcing 2025

Gubernur ntb mempertimbangan mengangkat outsourcing 2025

Sebanyak 518 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Ratusan honorer tersebut terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2026. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan sampai saat ini pihaknya belum memutuskan nasib 518 tenaga honorer dimaksud. “Kita (Pemprov NTB) sedang membahas kebijakan yang

Gubernur ntb mempertimbangan mengangkat outsourcing 2025 Read More »