Isu terkait kesetaraan hak guru swasta dalam seleksi PPPK Guru kembali mencuat di tahun 2025.
Sejumlah perwakilan guru swasta menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah memberikan kesempatan yang sama, baik dalam hal pendaftaran maupun penempatan, sebagaimana yang diterima guru honorer di sekolah negeri.
Selama ini, guru swasta berperan besar dalam mendukung keberlangsungan pendidikan nasional, terutama di sekolah-sekolah swasta yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Namun, regulasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih dirasa belum sepenuhnya mengakomodasi peran mereka.
baca juga : APBD JEBOL LEBIH DARI 40% UNTUK BELANJA PEGAWAI 2025
Tuntutan Guru Swasta
Ada beberapa poin penting yang menjadi dasar tuntutan para guru swasta:
- Kesempatan yang Sama dalam Seleksi
Guru swasta berharap bisa mengikuti seleksi PPPK Guru tanpa dibatasi status kepegawaian. Mereka ingin seleksi dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan semata pada asal sekolah negeri atau swasta.
- Pengakuan Masa Kerja
Guru swasta meminta agar masa kerja mereka diakui sebagai poin penting dalam penilaian seleksi. Sebab, banyak guru swasta yang telah puluhan tahun mengabdi di dunia pendidikan.
- Akses yang Lebih Luas
Saat ini, kuota PPPK Guru lebih banyak dialokasikan bagi tenaga honorer di sekolah negeri. Guru swasta menginginkan adanya kebijakan afirmasi agar mereka juga mendapat jatah kuota yang proporsional.
- Jaminan Kesejahteraan
Dengan bisa lolos seleksi PPPK, guru swasta berharap mendapatkan peningkatan kesejahteraan, termasuk gaji yang setara ASN PPPK, serta jaminan sosial dan tunjangan yang lebih baik.
Peran Strategis Guru Swasta
Keberadaan guru swasta tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan data pendidikan, jumlah sekolah swasta di Indonesia cukup besar, terutama di daerah perkotaan. Tanpa guru swasta, banyak sekolah swasta tidak akan bisa berjalan, dan ribuan siswa akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan.
Mereka tidak hanya berperan sebagai tenaga pendidik, tetapi juga sebagai penggerak pendidikan alternatif di luar sekolah negeri. Oleh karena itu, tuntutan mereka untuk mendapatkan kesetaraan hak dalam seleksi PPPK dianggap wajar dan layak dipertimbangkan.
baca juga : tercatat sebanyak 140.129 honorer tidak diusulkan untuk diangkat pppk paruh waktu
Respon Pemerintah
Sejauh ini, pemerintah masih menekankan bahwa prioritas utama seleksi PPPK Guru adalah guru honorer yang sudah lama mengajar di sekolah negeri. Namun, berbagai diskusi sedang dilakukan agar kebijakan ini bisa lebih inklusif ke depan.
Jika aspirasi guru swasta ini dapat ditampung, maka ke depan proses seleksi PPPK Guru diharapkan tidak lagi membedakan asal sekolah, melainkan benar-benar berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan pengabdian di dunia pendidikan. (Nayla)
Sumber: kompas
CPNS 2025 akan segera berlangsung. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri menghadapi SKD dan SKB untuk siap lulus CPNS 2025? Buruan bergabung segera bersama kami.
Teman teman langsung tertarik bisa dapat langsung mendaftar kelas TKD, TWK, dan TK serta SKB CAT dan Non CAT BKN 2025 disini dan mohon jangan lupa konfirmasi ke admin kami juga di nomor whatsapp dibawah ini
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu kursus persiapan CPNS 2017 – 2024, PCPM Bank Indonesia, FHCI BUMN, CPPPK, PCS OJK RI, LPS, MDP Garuda Indonesia dan top BUMN lainnya instagram kami
