CPNS 2026 Mamuju Tengah menjadi perhatian setelah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memutuskan tidak mengusulkan formasi CPNS tahun 2026. Keputusan tersebut diambil karena belanja pegawai daerah telah melampaui batas yang ditetapkan pemerintah.
Keputusan ini diambil lantaran besaran belanja pegawai daerah, dinilai melampaui batas maksimal ditetapkan dalam regulasi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mamuju Tengah, Hasanuddin HW, mengungkapkan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Kantor Bupati Jalan Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kamis (9/7/2026).
“Bulan lalu, BKPSDM memang telah menerima surat pemberitahuan dari Kementerian PAN-RB dan Kemendagri terkait pengusulan formasi CPNS tahun ini. Namun, setelah kita kaji bersama, kondisi keuangan daerah kita saat ini belum memungkinkan,” ujar Hasanuddin.
Baca juga: Komisi X Desak Pemerintah Beri Kepastian Status Guru PPPK, Gaji Minimal Rp7 Juta/Bulan
Menurutnya, acuan utama yang melandasi penundaan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .
“Kita akui, persentase belanja pegawai Mamuju Tengah saat ini sudah menyentuh angka 42 persen. Ini jauh di atas batas yang ditentukan. Jika kita nekat mengusulkan tambahan pegawai baru, justru akan memberatkan APBD ke depan dan berpotensi terkena sanksi dari pemerintah pusat,” jelas Hasanuddin lebih lanjut.
Kebijakan ini bukan hanya terjadi di Mamuju Tengah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya memperingatkan bahwa lebih dari 300 daerah di Indonesia tercatat memiliki alokasi belanja pegawai yang melampaui ambang batas 30 persen .
Lonjakan ini disebut dipicu oleh rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masif dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pemerintah daerah didesak untuk melakukan efisiensi anggaran .
Dengan keputusan ini, Mamuju Tengah memilih untuk menahan diri dan fokus pada pengelolaan anggaran yang lebih sehat.
Baca juga: Pemprov Jawa Timur Usul Formasi CPNS 2026 Sampai 1.105
“Kami berharap masyarakat memahami keputusan ini. Ini adalah langkah kami untuk memastikan keberlanjutan keuangan daerah dan kepastian bagi ASN yang sudah ada,” pungkas Hasanuddin. (*)
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu kursus persiapan CPNS 2014 – 2024 dan CPPPK 2020 – 2023, FHCI BUMN, PCPM BI, PCS OJK RI, LPS RI dan lainnya bisa dicek di akun instagram @kelas_bahasa
