Isu CPNS 2026 belum pasti Pemkot Bontang peluang pengadaan 2027 menjadi sorotan karena pemerintah daerah menyatakan belum ada kebijakan resmi rekrutmen ASN tahun 2026 dan lebih memungkinkan pengadaan calon aparatur sipil negara baru dilakukan pada 2027.
Pemerintah Kota Bontang menanggapi isu pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 dengan menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait pengadaan aparatur sipil negara (ASN). Peluang pengadaan CPNS di Bontang disebut lebih memungkinkan dilakukan pada tahun 2027.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang, Sudi Priyanto, mengatakan bahwa kebijakan pengadaan CPNS sepenuhnya bergantung pada regulasi dan keputusan pemerintah pusat.
“Untuk pengadaan CPNS, sampai sekarang belum ada kebijakan dari pemerintah pusat. Kemungkinannya di tahun 2027,” ujar Sudi, Senin (5/1/2026).
Selain menunggu regulasi pusat, Pemkot Bontang juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, khususnya komposisi belanja pegawai. Menurutnya, pengadaan ASN tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
Meski demikian, Sudi menegaskan bahwa apabila ke depan dibuka pengadaan calon aparatur sipil negara (CASN), Pemkot Bontang akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pada sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan.
“Kalau ke depan ada pengadaan, yang menjadi prioritas utama itu guru dan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis. Karena ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” jelasnya.
Terkait kebutuhan tenaga pendidik, Sudi menyebutkan bahwa pada tahun 2026 terdapat sekitar 31 guru yang akan memasuki masa pensiun. Jika Pemkot Bontang menerapkan kebijakan zero growth, maka jumlah tersebut minimal harus ditutup melalui pengadaan ASN baru.
baca juga : Purbaya Mau Lakukan Ini Sebelum Naikkan Gaji PNS 2026
“Guru yang pensiun di 2026 itu ada 31 orang. Artinya, kalau mau menutup dari jumlah yang pensiun saja, minimal kita butuh 31 guru, dengan catatan tidak ada penambahan rombongan belajar,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila terjadi penambahan rombongan belajar, Dinas Pendidikan akan mengajukan tambahan kebutuhan guru agar beban mengajar tetap seimbang dan seluruh rombel dapat terlayani secara optimal.
Sementara itu, untuk kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, Sudi mengatakan kebutuhan tersebut akan dihitung kembali secara rinci. Ia mengakui bahwa pada pengadaan sebelumnya, Pemkot Bontang sempat membuka formasi dokter spesialis, namun tidak ada pendaftar.
“Kemarin sempat dibuka, tetapi tidak ada yang mendaftar untuk dokter spesialis. Nanti bisa kita buka lagi,” katanya.
Selain melalui pengadaan CASN, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis juga dapat ditempuh melalui skema tugas belajar. Dokter yang saat ini bertugas di Bontang dapat ditugaskan untuk menempuh pendidikan spesialis sebagai upaya jangka menengah memenuhi kebutuhan layanan kesehatan.
Langkah tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menjamin ketersediaan dokter spesialis di Kota Bontang.
baca juga : Menkeu buka suara soal gaji ASN, kapan naik?
sumber beritakaltim
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu kursus persiapan CPNS 2014 – 2024 dan CPPPK 2020 – 2023, FHCI BUMN, PCPM BI, PCS OJK RI, LPS RI dan lainnya bisa dicek di akun instagram @kelas_CPNS2026
