Kumpulan informasi CPNS 2026 mencakup formasi jabatan, persyaratan, jadwal seleksi, serta tips lolos tes ASN di Indonesia.
Pagi itu, Siti Rahma, seorang guru honorer di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali mengajar seperti biasa. Sejak belasan tahun lalu ia berdiri di depan kelas, dengan gaji yang sering kali lebih kecil dari biaya transportasi harian. Ketika pemerintah membuka jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, ia menaruh harapan besar. Namun […]
Menata kebijakan honorer yang lebih manusiawi Read More »
Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagai langkah konkret dalam menata tenaga honorer. Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2025, menandai babak baru dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Skema ini dirancang sebagai jalan tengah untuk mengatasi
Pelantikan PPPK Paruh Waktu: Solusi Penataan Tenaga Honorer Read More »
Ketum Forum Komunikasi PPPK (FKPPPK) Raden Sutopo Yuwono mengatakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja seharusnya membantu menyukseskan program pemerintah. Bukan malah mengajak demo hanya karena terpancing emosi dengan informasi yang menyebar di media sosial. “PPPK enggak layak demo, itu ibarat jeruk makan jeruk. PPPK itu, kan aparatur sipil negara (ASN). Bos PPPK ya pemerintah,” kata
Ketum FKPPPK: PPPK Enggak Layak Demo Read More »
Sebanyak 518 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Ratusan honorer tersebut terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2026. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan sampai saat ini pihaknya belum memutuskan nasib 518 tenaga honorer dimaksud. “Kita (Pemprov NTB) sedang membahas kebijakan yang
Gubernur ntb mempertimbangan mengangkat outsourcing 2025 Read More »
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani menyoroti rendahnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer. Hingga kini masih banyak guru yang menerima gaji hanya Rp300.000 per bulan. “Angka ini jelas tidak manusiawi di era sekarang. Mereka adalah pejuang pendidikan yang mendidik anak bangsa. Kami meminta perhatian khusus dari Presiden agar di
DPR: Gaji Rp300 Ribu per Bulan Tidak Manusiawi Read More »