ASN Kemenhaj masih butuh 5000 pegawai meskipun sebanyak 3.515 aparatur sipil negara telah dialihkan dari Kementerian Agama dan instansi lain, kata Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 10 Februari 2026.
Dengan adanya Kemenhaj setelah berubah dari Badan Penyelenggara Haji, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama tidak ada lagi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, ada 3.000 lebih PNS Ditjen PHU Kemenag yang berpindah ke Kemenhaj. Ini merupakan bagian dari proses pembentukan dan penguatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah.
“Proses peralihan SDM dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama saat ini terus dilakukan. Sesuai dengan regulasi bahwa pegawai pada Badan Penyelenggara Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dapat dialihkan menjadi pegawai Kementerian Haji dan Umrah,” kata Dahnil saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).
baca juga : SPPG Akan Diangkat Jadi PPPK, Ini Kriteria dan Skema Gajinya
Ia merinci, selain dari Kementerian Agama, pegawai yang beralih ke Kementerian Haji dan Umrah juga berasal dari sejumlah instansi lain.
“Peralihan dari Badan Penyelenggaraan Haji sebanyak 33 orang. Peralihan dari Kementerian Agama sebanyak 3.515 orang. Peralihan dari Kementerian Kesehatan sebanyak 36 orang. Peralihan penugasan dari kementerian/lembaga lainnya sebanyak 47 orang,” ujarnya.
Dengan demikian, total pegawai Kementerian Haji dan Umrah saat ini mencapai 3.631 orang.
“Kekurangan tersebut akan dipenuhi secara bertahap dengan target tahun 2026 melakukan pengalihan sebanyak 4.500 sampai dengan 5.000 pegawai, dan selanjutnya akan dipenuhi tahun 2027 ke atas sesuai dengan kemampuan anggaran belanja pegawai,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap dukungan DPR dalam proses pembentukan kelembagaan baru tersebut.
Baca juga : Komisi X DPR Akui Ketimpangan Nasib PPPK MBG dan Guru Honorer
“Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan DPR agar proses pembentukan kelembagaan baru yang berdampak pada penajaman dan penambahan program kerja, penganggaran, dapat berjalan dengan lancar,” ujar Dahnil.
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu kursus persiapan CPNS 2014 – 2024 dan CPPPK 2020 – 2023, FHCI BUMN, PCPM BI, PCS OJK RI, LPS RI dan lainnya bisa dicek di akun instagram @kelas_BahasaID
