Pemerintah daerah kini menerapkan penataan ulang penempatan PPPK formasi 2024 sebagai langkah evaluasi distribusi pegawai agar OPD yang kekurangan tenaga dapat dipenuhi tanpa menimbulkan kelebihan pegawai di unit lain, serta demi meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut), Sulawesi Tengah, melakukan penataan ulang penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 tahap I dan tahap II.
“Penataan dilakukan sebagai upaya optimalisasi kinerja pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan publik,” kata Bupati Morowali Utara Delis J Hehi di Kolonodale, Rabu (7/1).
Dia menjelaskan, kebijakan itu dimaksudkan untuk melihat kembali hasil penempatan PPPK tahap I dan tahap II berdasarkan hasil pemetaan dan analisa jabatan (anjab) dan beban kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan formasi penerimaan PPPK saat itu, banyak OPD yang kini kelebihan pegawai.
Baca Juga: seleksi cpns 2026 belum pasti digelar, kata kepala bkn : usulan formasi kalteng minim
Di sisi lain, ada pula yang sangat kekurangan sehingga perlu diatur supaya jumlah pegawai di masing-masing OPD terdistribusi secara merata.
“Kalau kelebihan pegawai tentu berpengaruh terhadap kinerja, lalu kekurangan pegawai juga berpengaruh terhadap pelayanan, maka perlu adanya keseimbangan pegawai di masing-masing instansi,” ujarnya.
Dia menjelaskan dari pertemuan dilakukannya bersama Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, ditemukan banyak sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak efektif dalam pelayanan pendidikan, karena tenaga pendidik lulus seleksi PPPK 2024 dan ditempatkan di instansi lain.
“Maka perlu evaluasi secara menyeluruh. Pelayanan publik di berbagai bidang harus terlaksana optimal, sehingga pemerataan distribusi pegawai dipandang perlu,” ucapnya.
Baca Juga: Guru Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Menolak Solusi dari Pemda, Begini Alasannya
Disebutkan, pada seleksi 2024, Morowali Utara merupakan salah satu kabupaten Sulawesi Tengah yang membuka formasi PPPK dengan jumlah yang cukup besar, yakni mencapai 3.047 pegawai.
OPD yang membuka formasi cukup banyak yakni Satpol-PP dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar); Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan RS Kolonodale.
Formasi besar itu dibuka sesuai analisis jabatan dan kebutuhan, tetapi kenyataan di lapangan tidak sehat, karena ada OPD kelebihan pegawai. Sementara OPD lainnya kekurangan pegawai.
Baca Juga: Kalteng Belum Ajukan Formasi CPNS 2026, Kepala BKD: Masih Fokus Selesaikan PPPK
Kalau hasil penempatan PPPK dibiarkan tanpa dievaluasi kembali, akan membuat sekolah-sekolah PAUD dan TK tidak punya tenaga pengajar, karena sebagian sekolah itu milik swasta, Yayasan, dan milik desa.
“BKPSDM segera mengambil langkah konkret, penempatan pegawai harus linear dengan profesinya, terutama tenaga pendidik perlu dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing,” tutur Delis. (antara/jpnn)
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu kursus persiapan CPNS 2014 – 2024 dan CPPPK 2020 – 2023, FHCI BUMN, PCPM BI, PCS OJK RI, LPS RI dan lainnya bisa dicek di akun instagram @kelas_CPNS2026
